Renungan Akhir Tahun

(Bangka Pos, Sabtu 31 Desember 2005)

Sampai sejauh mana republik ini apabila kita bercermin pada satu tahun terakhir ini? Mungkin itulah yang selalu ada dibenak kita disetiap penghujung tahun.

Dengan demikian akan terurai kembali rentetan peristiwa atau kejadian yang terjadi selama setahun serta mengevaluasi kembali apa saja dampak dan solusi atas semua kejadian tersebut. Berbagai versi kaleidoskop menyajikan segala permasalahan yang dialami bangsa ini. Apakah kenaikan BBM membawa dampak yang cukup berarti terhadap neraca perekonomian? Apakah resufle kabinet juga mampu mendongkrak kepercayaan publik? Apakah ada perbaikan dalam issue besar seperti KKN? Sayangnya kita tak banyak melihat perubahan. Kalaupun ada, mungkin sakalanya tak bisa dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi. Dalam pemerintahan saat ini –seperti juga pemerintahan yang lalu- good governance memiliki persoalan yang besar.

Masa depan kerap terasa samar. Karena itu ia mendebarkan. Dan kita menanti dengan harap-harap cemas, apa yang terjadi esok pagi. Bicara mengenai nasib negeri ini ditahun depan, kita seperti melihat sebuah silhouette. Sebuah bayang yang mungkin bisa direka, tapi tak rinci benar. Barang kali begitulah gambar situasi negeri ini saat ini.

Persoalan ekonomi memang jauh dari selesai, tapi toh bukan tak ada harapan disana. Pertumbuhan ekonomi tahun ini mungkin akan sedikit lebih baik dibandingkan tahun lalu., walau jelas jauh dari mencukupi. Dan mungkin perlu dingat, masih dibutuhkan waktu untuk kembali ke posisi sebelum krisis. Tapi kita tak bisa terus mengutuk atau menangis.

Proses kebijakan mengikuti pola kepentingan politik, dan bukan soal keadilan atau rasionalitas ekonomi. Mengingat bahwa regulasi pemerintah adalah komoditi yang dapat diperdagangkan, maka keputusan mengenai alokasi sumber ekonomi, tetap menjadi lahan ekonomi politik kebijakan yang pelik.

Tetapi harus diingat bahwa implementasi dapat saja berbeda. Dalam hal ini, tarik menarik antara efisiensi ekonomi dan politik kerap terjadi. Pelaku ekonomi akan melakukan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraannnya, sedangkan pelaku politik akan melakukan tindakan untuk menyelamatkan atau meningkatkan dukungan politiknya. Belum lagi intervensi pihak luar yang memiliki kekuatan ‘luar biasa’. Karena itu, bisa dibayangkan betapa rumitnya proses ekonomi pilitik dalam kondisi seperti ini.

Tapi kita toh tak bisa hidup terus dengan pesimisme, parlemen dan proses politik memang bukan berangkat dari kesempurnaan, ia mencoba menjadi lebih baik. Sistem demokrasi memang berangkat dari asumsi bahwa aturan yang ada itu tidak sempurna. Karena itu dibutuhkan perdebatan, argumentasi, dan perbedaan pikiran

Itu sebabnya walaupun hasil yang diperoleh sekarang masih jauh dari sempurna, kita tidak bisa hanya terus menerus mengeluh. KKN memang ada dimana-mana, diparlemen, dipemerintahan. Dan perubahan memang harus dilakukan. Namun perlu diingat bahwa dalam satu sistem yang demokratis, proses ini harus dilakukan lewat parlemen. Artinya kita tidak bisa hanya memusuhi fakta politik.

Jika kita tidak menyukainya, kita harus mengubahnya, lewat alur politik itu. Itu sebabnya kita tak bisa terus menerus sinis pada politik. Bila kita menganggap politik itu ‘kotor’ , dan hanya orang ‘yang kotor’ yang mau berkecimpung didalamnya, maka praktis proses pengambilan keputusan akan diambil alih oleh mereka yang kita anggap ‘kotor’ -walau mungkin kita juga tak kurang kotornya.

Kalau itu terjadi, itu sebenarnya kesalahan kita, karena ‘kesombongan’ kita atau ‘ketidaktahuan’ kita, atau ‘kenaifan’ kita, yang memungkinkan mereka yang kita anggap ‘kotor’ bisa menentukan nasib kita. Kita boleh saja menuduh mereka ‘kotor’, tetapi fakta yang ada adalah bahwa mereka-yang berdasarkan satu pemilihan yang demokratis- memiliki hak untuk berada disana dan membuat pelbagai keputusan.

Itulah sebabnya, sinisme politik menjadi sebuah penyakit yang mengerikan, karena ia memenjarakan cara berpikir kita, dan menganggap bahwa mereka yang berpolitik itu ‘kotor’. Padahal, jangan-jangan dibalik itu sebenarnya ada sebuah sikap kesombongan kita yang merasa ‘kita’ lebih pintar atau ‘kita’ lebih baik dibanding ‘mereka’. Itu pula sebabnya kita tak bisa selamanya pesimis dan mengutuk. Banyak Negara demokratis toh survive dengan sistem yang tranparan. Jalan memang masih panjang dan kita tak boleh berhenti disini.